Pengawasan Lalu Lintas Masuk Orang Asing Harus Dilakukan Secara Maximal

Media Center Bintan – Meningkatnya penyalahgunaan izin masuk terhadap orang asing yang datang ke indonesia terus menjadi perhatian tingkat daerah bahkan nansional, pihak imigrasi sebagai leading sector dalam pengawasan lalu lintas keluar masuknya orang asing ke wilayah indonesia dan pengawasan keberadaan serta kegiatan yang dilakukan dituntut untuk lebih profesional dan mampu bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, menindak lanjuti hal tersebut kantor imigrasi kelas II tanjung uban yang mengawasi tiga wilayah di bintan meliputi kecamatan tanjung uban, teluk sebong dan sri kuala lobam menggelar rapat bersama jajaran terkait di ruang rapat I kantor bupati bintan, Kamis (16/3)

Rapat kordinasi yang diikuti oleh bupati bintan Apri Sujadi, S.sos, Wakil bupati bintan Drs. Dalmasri Syam, MM, pihak kepolisian, TNI, BIN, BNN, Pihak Imigrasi tanjungpinang serta organisasi perangkat daerah lainnya bermaksud untuk saling tukar menukar informasi bagaimana tindakan yang akan diambil saat melakukan pengawasan terhadap orang asin, selain itu rapat yang telah diagendakan ini juga memberikan penjelasan tentang apa saja peran dan tanggung jawab masing-masing instansi yang masuk dalam Tim Pengendalian Orang Asing (TIMPORA) sehingga intelijen keimigrasian dapat bekerja dan berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” dikatakan Kepala Imigrasi kelas II tanjung uban, Suhendra

“Peran serta dan dukungan dari berbagai institusi terkait penegakan hukum keimigrasian benar-benar harus di bersinergi agar pada saat melakukan pengawasan dilapangan tidak terjadi benturan atar sesama instansi penegak hukum,” ungkapnya

Bupati bintan Apri Sujadi, S. Sos diwaktu yang sama mengatakan bahwa proses pengawasan keluar masuk orang asing harus dilakukan secara sinergi antara instansi terkait agar target pencapaian setelah terbentuknya TIM ini sesuai yang di inginkan, keberadaan warga negara asing yang berada di bintan tanpa memiliki izin mempekerjakan tenaga asing sangat merugikan pemerintah daerah khususnya, karena keberadaan mereka seharusnya memberikan dampak yang baik bagi daerah bukan malah tidak memberikan kontribusi, jelas itu sangat merugikan pemerintah daerah,” ungkapnya

Keberadaan TIMPORA ini diharapkan dapat memberikan warna baru dalam pengawasan terhadap masuk atau keluarnya warga negara asing (WNA) serta pengawasan terhadap Warga negara indonesia yang akan keluar harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, jangan nantinya kita sibuk mengawasi orang asing masuk, justru WNI kita yang keluar malah kita lupakan,” ungkapnya

Perlu adanya sinergitas antara instansi terkait agar proses berjalannya pengawasan dan pengendalian masuknya warga negara asing dapat dilakukan semaksimal mungkin,” tutupnya

32 total views, 1 views today

Tinggalkan komentar Anda

Your email address will not be published.

Tinggalkan komentar Anda

Your email address will not be published.